yang dibutuhkan , dll. Kontrak berjangka adalah kontrak yang memperjanjikan penyerahan suatu dahulu, namun keduanya memiliki perbedaan pada beberapa hal antara lain : 1. Kontrak serah hanya ditransaksikan antara pihak yang saling tahu lawan transaksinya pada waktu tanggal penyelesaian, sedangkan kontrak berjangka ditransaksikan antar pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya sehingga nilainya setiap hari harus diubah atau mengalami penyesuaian (biasa dikenal dengan istilah "marked-to-market").
Lanjutnya, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Bappebti apabila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.
Situs Internet PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs World-wide-web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
Apa itu pengertian komoditas? Komoditas adalah hal yang tidak asing lagi di dunia ekonomi. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia ekonomi mungkin sudah akrab dengan istilah komoditas ini.
memperhatikan pergerakan harga dan mengambil keputusan untuk beli atau jual. Setelah memperoleh suatu penjelasan tentang kontrak berjangka, bagaimana jika kita mempelajari perbedaan-perbedaan diantara kontrak berjangka dan saham, yaitu: Pertama, suatu kontrak berjangka adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebelum maupun pada tanggal kontraknya berakhir, dan pada harga yang ditentukan sekarang. Dengan membeli saham Anda memperoleh hak milik, sedangkan sama sekali tidak ada penyerahan fisik ataupun pengalihan hak milik dalam bertransaksi kontrak berjangka. Dengan kata lain, kontrak berjangka hanya sebuah janji atau persetujuan bahwa Anda akan menjual atau membeli kembali apa yang telah dibeli atau dijual sebelumnya. Kedua, persediaan kontrak berjangka tidak dibatasi dan setiap kali seorang pembeli dan seorang penjual membuka suatu posisi, sebuah kontrak berjangka baru tercipta.
"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Situs Net PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
“Mereka dengan percaya diri menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, dan index di Indonesia dengan dalih telah mendapat legalitas dari regulator dimana perusahaan tersebut berasal.
Dengan demikian, sejak awal tahun Bappebti telah memblokir 168 area situs berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan, serta pengaduan masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melapor ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran PBK ilegal. Pelaporan bisa dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
Berdasarkan kedua sifat komoditas itu, konsumen atau pasar tidak dapat membedakan barang yang akan diproduksi oleh produsen. Mereka itu dapat membedakan dari produsen satu dan produsen lainnya.
Brokerage, yang mendapatkan informasi lebih lanjut memberi jasa pelayanan dengan sistem elektronik yang disebut “on the net trading system” (OTS). Belakangan ini, OTS lebih disukai oleh hampir semua perusahaan pialang di AS, karena sistem ini dapat menghemat waktu kerja mereka. Tak terkecuali pula, sebagian besar industri berjangka di AS kini cenderung menggunakan OTS, meski masih ada beberapa bursa yang tetap mengguna-kan sistem “open up outcry” (berteriak) dalam melaksanakan perdagangan kontrak berjangka. Khusus bagi Price cut Brokerage atau Introducing Broker yang berciri hybrid support sepenuh-nya sudah mengganti sistem pelayanan mereka dengan menggunakan “on line Web get entry method”.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.